Pendidikan Moral

PENDIDIKAN MORAL DI KALANGAN  REMAJA DAN PENGARUH GLOBALISASI

A.    Moral

1.      Pengertian Moral

Istilah moral kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan etika. Moral berasal dari bahasa latin, yaitu kata mos (adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), mores (adat istiadat, kelakuan , tabiat, watak, akhlak, cara hidup) (Lorens Bagus, 1996:672). Secara etimologi kata moral sama dengan etika  karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Jadi, moral yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Selanjutnya, istilah moral lebih sering dipergunakan untuk menunjukkan kode etik, tingkahlaku, adat, atau kebiasaandari individu atau sekelompok, seperti apabila seseorang membicarakan tentang moral orang lain. Disini moral sama artinya dengan kata dalam bahasa Yunani ethos dan kata lain mores  (Runes;1977:202). Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar-tidaknya atau baik-tidaknya tindakan manusia.

Helden (1977) dan Richards (1971) merumuskan pengertian moral sebagai suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Selanjutnya, Atkinson (1969) mengemukakan moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik buruk, benar salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenan dengan karakter atau kelakuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

2.   Tujuan Pendidikan Moral

Kohlberg (1971) menekankan tujuan pendidikan moral adalah merangsang perkembangan tingkat pertimbangan moral siswa. Kematangan pertimbangan moral jangan diukur dengan standar regional, tetapi hendaknya diukur dengan pertimbangan moral yang benar-benar menjunjung nilai kemanusiaan yang bersifat universal, berlandaskan prisip keadilan, persamaan, dan saling terima (Bergling, 1985).

Untuk tercapainya tujuan pendidikan moral tersebut, Kohlberg menegaskan, konsep pengembangan pembelajaran yang lebih sesuai adalah melalui imposisi, tidak menyatakan secara langsung sistem nilai yang konkret. Oleh karena itu, dianjurkan agar para pendidik di sekolah harus meningkatkan pemahamannya mengenai hakikat pengembangan moral serta memahami metode-metode komunikasi moral. Frankena (1971) menyatakan, tugas pendidikan moral adalah menyampaikan dan mempertahankan moral sosial, meningkatkan moralitas manusia, menjadi agen pengembang yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir moral secara maksimal. Lebih khusus Maritain (dalam Frankena, 1971) menegaskan bahwa tujuan pendidikan moral adalah terbentuknya kejujuran dan kebebasan mental spiritual.

3.      Pentingnya Pendidikan Moral dalam Tujuan Penddikan di Indonesia dan Pendidikan Moral      Indonesia

Dewey (dalam Kohlberg, 1997) menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan intelektual dan moral. Prinsip-prinsip psikologi dan etika dapat membantu sekolah untuk meningkatkan seluruh tugas pendidikan dalam membangun kepribadian siswa yang kuat. Kirschenbaum menegaskan bahwa untuk mengembangkan moral siswa, tujuan akhir dari studi IPS diarahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan moral (dalam Noll, 1980). Untuk sampai kepada tujuan tersebut, Dewey mengemukakan bahwa proses dan tujuan akhir studi-studi social harus bermuara pada terwujudnya moral dalam mengembangkan kepribadian manusia (dalam Kohlberg, 1977). Dengan demikian, berbicara mengenai pendidikan , apapun dan bagaimanapun tidak dapat menghindari tugas pengembangan moral dan etika.

Pasal 1 ayat(1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dengan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Selanjutnya Pasal 3 menegasakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika dibandingkan dengan konsep dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang terdapat didalam UU No.20 tahun 2003 dengan konsep dan tujuan sebagaimana dikemukakan Dewey (dalam Kohlberg, 1977) maka konsep dengan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia jauh lebih sempurna dari sekedar kemampuan intelektual dan moral sebagaimana yang dikehendaki oleh Dewey ini sudah tercakup d idalam nilai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Negara kita merupakan Negara yang mengakui pentingnya moralitas dan terselenggaranya pendidikan yang bermoral di sekolah maupun di lingkungan masyarakat luas, yakni di rumah ( lingkungan keluarga), di tempat-tempat ibadah seperti majelis taqlim di masjid, bahkan melalui televisi yang di siarkan secara bebas dan menjangkau masyarakat luas.

Goods (1945) menegaskan Negara yang mengakui agama dan sekolah agama, maka pendidikan moral di sekolah diajarkan melalui pendidikan agama atau sekolah sekolah agama, sedangkan Negara yang tidak mengakui agamapendidikan moral diajarkan pendidikan kewarganegaraan atau civics. Jika berpedoman pada konsep ini, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang memberikan perhatian cukup besar dalam pembinaan moral. Hal ini dikarenakan, selain sekolah mengajarkan Pendidikan Agama juga sekaligus memberikan pendidikan moral melalui bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, Bahasa Indonesia diseluruah jenjang sekolah (dasar, menengah, dan perguruan tinggi).

Berdasarkan hal tersebut, Ardhana (1985) menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menaruh perhatian besar pada masalah pendidikan moral. Kurikulum sekolah mulai dari tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi, mengalokasikan waktu yang cukup banyak bagi bidang studi yang potensial untuk pembinaan moral, antara lain Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan sosial. Demikan juga pembinaan moral yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui pemanfaatan kehidupan beragama, pengajian, penghapusan tempat maksiat seperti perjudian dan tempat prostitusi, secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Namun, tampaknya segala usaha dan langkah yang positif tersebut masih uga belum mampu mengatasi tindak amoral.

B.    Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Moral Remaja di Indonesia

 Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan remaja. Faktor pendukung utama arus globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dewasa ini begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Akibat globalisasi tentunya membawa pengaruh terhadap suatu negara termasuk Indonesia, khususnya terhadap perkembangan moral remaja.

Pengaruh globalisasi terhadap anak muda begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Pengaruh negatif globalisasi yang berkaitan dengan perkembangan moral remaja antara lain dalam bidang budaya dan sosial, banyak dikalangan remaja telah hilang nilai-nilai nasionalisme bangsa kita, misalnya sudah tidak kenal sopan santun, cara berpakaian, dan gaya hidup mereka cenderung meniru budaya barat. Yang lebih memprihatinkan adalah pergaulan bebas antar remaja. Munculnya sikap individualisme, kurang peduli terhadap orang lain sehingga sikap gotong royong semakin luntur. Dan berikut ini akan di bahas mangenai kenakalan remaja sebagai dampak negatif dari globalisasi tersebut.

1.      Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Paham kenakalan remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) maupun perundang-undangan di luar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anakremaja tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Adapula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orangtua, sesaudara saling bermusuhan. Di samping itu dapat dikatakan kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya.

2.      Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinyakenakalan remaja adalah sebagai berikut :

a.       Keluarga
Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memilikiperanan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif pada perkembangan anak. Adapun keadan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

b.      Pendidikan Formal (Sekolah)

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak remaja. Selama mereka menempuh pendidikan formal di sekolah terjadi interaksi antara remaja dengan sesamanya, juga interaksi antara remaja dengan pendidik. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah seringkali menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental sehingga anak remaja menjadi nakal.

c.       Masyarakat dan Lingkungan Masyarakat

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secaralangsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran dan fasilitas rekreasi.

3.      Langkah-langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Menaggulangi Kenakalan Remaja

Memang sulit untuk menemukan cara yang terbaik di dalam menanggulangi kenakalan remaja, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun melakukan langkah-langkah yang paling memadai di dalam melakukan preverensi. Lankah-langkah tersebut terutama dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaikikehidupan warga masyarakat, agar di bidang sosial ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Drs. Bimo Walgito, upaya lain dapat dilakukan dengan mengadakan penyensoran film-film yang lebih menitikberatkan pada segi pendidikan, mengadakan ceramah melalui radio, televisi ataupun melalui media yang lain mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya. Mengadakan pengawasan terhadap peredaran buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan sebagainya.

Di sini masyarakat pun ikut terlibat di dalam kenakalan yang dilakukan remaja, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menaggulangi hal tersebut dapat berupa :

1.      Memberi nasihat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila dan agama.

2.      Membicarakan dengan orangtua/wali anak yang bersangkutan dan dicarikan jalan keluarnya untuk menyadarkan anak tersebut.

3.      Langkah yang terakhir, masyarakat harus berani melaporkan kepada ppejabat yang berwenang tentang adanya perbuatan kenakalan/kejahatan sehingga segera dilakukan langkah-langkah prevensi secara menyeluruh.

Selain dari pada hal-hal tersebut sekolah pun memiliki peranan dalam menaggulangi kenakalan remaja yakni dengan memberikan pendidikan moral (telah di sebutkan pada bagianmelalui bidang studi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia di seluruh jenjang sekolah (pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi).

  

Untuk materi lebih lengkap silahkan download:

[download here]
atau
[download here] 

Read More

Amandemen UUD

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e )

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakya Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk amandemen lengkap silahkan download:
[download here]

Read More

Ciri - Ciri Negara Demokrasi

Pengertian Demokrasi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, demokrasi memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

            Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak,

kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). 

Pengertian Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan.

Ciri-Ciri Negara Demokrasi

            Ciri negara demokrasi  adalah adanya kebebasan bagi warganya untuk mengurusi diri sendiri. Salah satu  wujudnya adalah adanya otonomi  daerah. Dengan otonomi ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengurus diri sendiri. Pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengelola wilayah sesuai aspirasi rakyat di daerah bersangkutan. Keleluasaan itu meliputi hampir semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Yang tidak termasuk wewenang daerah antara lain sosial politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, mata uang, peradilan dan agama.

Ciri Negara Demokrasi

1.      Legitimasi pemerintah

2.      Pengaturan organisasi secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 partai politik.

3.        Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu

4.        Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiannya

5.        Masyarakat dijamin kebebasannya

6.        Memiliki pers yang bebas

                   Salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di negara demokrasi, partisipasi rakyat mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, negara demokrasi menjamin kemerdekaan menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.

Untuk materi lengkap, silahkan download:

[download here] 

Read More